Mindblown: a blog about philosophy.
-
Siap-Siap! Sebentar Lagi Pajak Karbon Bakal Berlaku
Jakarta. Pemerintah mulai menarik pajak karbon dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mulai 1 Juli 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pajak karbon diberlakukan untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Dia menegaskan program pajak karbon itu nantinya menjadi pembayaran […]
-
Pajak Karbon untuk PLTU Diterapkan Mulai 1 Juli 2022
Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan mulai menarik pajak karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mulai 1 Juli 2022 mendatang. Hal ini untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, program pajak karbon nantinya menjadi […]
-
Pandemi Melandai, Pemerintah Evaluasi Fasilitas Kepabeanan Impor Alkes
Pemerintah mulai mengevaluasi pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta kebijakan perpajakan atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai (DJBC) Untung Basuki mengatakan evaluasi itu dilakukan sejalan dengan pandemi Covid-19 yang semakin membaik. Dengan kondisi tersebut, pemanfaatan fasilitas kepabeanan/dan cukai atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 juga […]
-
Pajak Karbon PLTU Dikenakan 1 Juli 2022, Berapa Besarannya?
Pajak karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mulai dikenakan 1 Juli 2022. Kebijakan ini untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan program pajak karbon itu nantinya menjadi pembayaran pajak saja. “Di negara lain memang tendensinya […]
-
Asosiasi dan Pelaku Usaha Tanggapi Pajak Aset Kripto
Pemerintah resmi mengeluarkan aturan mengenai pemberlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi. Ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 itu adalah turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan itu menyebutkan bahwa tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1 persen dari tarif PPN yang berlaku dikali dengan nilai transaksi aset kripto. […]
Got any book recommendations?
WA only