Mindblown: a blog about philosophy.
-
Termasuk Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Rp29,31 Triliun
JAKARTA, Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 1 April 2022 senilai Rp29,31 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi dana PEN tersebut terbagi dalam 3 klaster. Pada klaster kesehatan, realisasinya senilai Rp1,55 triliun dari pagu Rp122,54 triliun. “Kami akan melihat, terutama realisasi untuk pemberian pembayaran tagihan pasien Covid-19, yang masih […]
-
Regulator di Banyak Negara Mulai Atur Ketat Kripto
Perusahaan di bidang kripto mencatat, regulator di banyak negara mulai membuat regulasi terkait cryptocurrency. Di Indonesia misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan terkait aset digital ini tahun lalu dan akan meluncurkan bursa kripto. Head of Nium Crypto Joaquin Ayuso De Paul mengatakan, regulator global gencar menyasar pasar kripto untuk melindungi konsumen ritel dari volatilitas yang tinggi. “Ini […]
-
Tax Amnesty Jilid II Sudah Diikuti 35.752 Wajib Pajak, Total Harta Capai Rp 59,85 Triliun
JAKARTA, Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Selasa (12/4/2022), Tax Amnesty telah diikuti oleh 35.752 wajib pajak dengan 40.905 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 6,12 triliun dari total pengungkapan […]
-
Menyelami Sejarah Lembaga Peradilan Bidang Pajak di Indonesia
Dalam praktik perpajakan tak jarang timbul perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbedaan interpretasi ini tak jarang pula menimbulkan sengketa pajak. Oleh karena itu, pemerintah membentuk institusi peradilan yang secara khusus menangani sengketa pajak. Institusi ini dikenal sebagai Pengadilan Pajak, yang ditetapkan sejak […]
-
Alasan Kripto Kena PPN: Bukan Alat Tukar Resmi, Bukan Surat Berharga
Pemerintah menyatakan bahwa aset kripto merupakan sebuah komoditas, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada Mei 2022 nanti, transaksi kripto resmi mulai dikenakan pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Poin-poin aturan itu mulai berlaku pada bulan depan. Direktur […]
Got any book recommendations?
WA only