NEWS
-

Susun Insentif Pajak untuk KEK Keuangan, Pemerintah Tiru Negara Lain
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) sedang menyiapkan insentif pajak khusus untuk mendukung pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor keuangan atau financial center. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pada KEK dimaksud pemerintah akan menawarkan insentif pajak yang relatif mirip dengan insentif di financial center di negara-negara lain. “Kami pakai model insentif yang sudah diterapkan oleh financial hub […]
-

Rombak Administrasi Wajib Pajak Besar
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merobak besar-besaran administrasi perpajakan wajib pajak besar, baik domestik maupun asing. Otoritas memindahkan tempat terdaftar dan pelaporan usaha ribuan entitas mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00002/PDH-CT/PJ/2026 dan KEP-00003/PDHCT/PJ/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 4 Mei 2026 Secara garis besar, Ditjen […]
-

Bukan Lagi Rp5 Miliar, Batas Restitusi Dipercepat PKP Kini Rp1 Miliar
JAKARTA. Melalui PMK 28/2026, pemerintah memangkas threshold restitusi PPN dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Topik mengenai restitusi pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada Senin (4/5/2026). Batasan restitusi PPN dipercepat hingga Rp5 miliar awalnya diberikan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional […]
-

Kemenkeu Ubah Aturan Restitusi Pajak: Wajib Pajak Patuh Dapat Prioritas
JAKARTA. Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai restitusi atau pengembalian pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban […]
-

DJP Terima 13,09 Juta SPT, WP Badan Masih Bisa Lapor Tanpa Kena Sanksi
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 13,09 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak hingga 3 Mei 2026. SPT Tahunan yang dihimpun DJP didominasi oleh pelaporan SPT dari wajib pajak orang pribadi, yakni sebanyak 12,20 juta SPT. “Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 3 Mei 2026 tercatat 13,09 […]
WA only