Mindblown: a blog about philosophy.
-
Animo Tinggi, Pemutihan PBB Depok Diperpanjang Hingga 29 Desember
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemutihan PBB yang awalnya berlaku pada 1 Desember hingga 10 Desember 2023 diputuskan untuk terus diberlakukan hingga 29 Desember 2023. “Animo masyarakat tinggi. Untuk itu kami perpanjang program ini hingga 29 Desember 2023. Wajib pajak yang […]
-
Alasan Pemberlakuan NIK Jadi NPWP Ditunda hingga 1 Juli 2024
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat dipakai hingga 30 Juni 2024. Hal ini setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP menjadi 1 Juli 2024. DJP Kementerian Keuangan menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah […]
-
Bantu Naikan PAD, Pemkab Bekasi Beri Penghargaan kepada Wajib Pajak
Pemkab Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan kegiatan Pemberian Penghargaan Pengelolaan PBB-2 Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang pada Jumat (1/12/2023). Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Pemkab Bekasi kepada wajib pajak, badan usaha, dan perorangan. […]
-
Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan para wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November 2023. […]
-
Pemadanan NPWP di Sumut I Capai 71%, Ini Kekhawatiran Masyarakat
Kendati telah diumumkan pemerintah sejak tahun 2022, masih banyak masyarakat yang belum memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga akhir 2023 ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Utara (Sumut) I mencatat, per 7 Desember 2023 baru sekitar 71% wajib pajak (WP) di wilayahnya yang telah memadankan NPWP […]
Got any book recommendations?
WA only