Mindblown: a blog about philosophy.
-
Per Oktober 2023, Pemerintah Sudah Pungut Pajak Digital Rp 15,68 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah menembus Rp 15,68 triliun hingga 31 Oktober 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut berasal dari pungutan sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian meningkat menjadi Rp 3,90 triliun pada 2021, lalu […]
-
Anies Blak-blakan Soal Penyatuan Ditjen Pajak & Bea Cukai
Calon presiden Anies Baswedan kembali mengemukakan gagasannya untuk menyatukan dua direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan, yakni pajak dan bea cukai, menjadi Badan Penerimaan Negara. Menurut Anies, badan ini nantinya akan mengkoordinasi dalam mengelola penerimaan negara. Namun, dia melihat penyatuan dua direktorat ini memerlukan waktu dan harus dijalankan dengan mulus. “Hari ini dikoordinasi dua dirjen […]
-
Tak Cuma PPN DTP, Biaya Administrasi Rumah MBR Juga Dibantu Pemerintah
Tak hanya memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pemberian bantuan biaya administrasi rumah. Sama dengan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah, bantuan biaya administrasi rumah akan diberikan mulai bulan ini hingga Desember 2024. “Bantuan yang diberikan senilai Rp4 juta diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan pembelian […]
-
Kemenkeu Sarankan Pemda Lirik Pajak Belanja Makanan Online
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyarankan pemerintah daerah (pemda) melirik pajak belanja makanan online. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda. “Misal kita ngomong belanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau […]
-
Cabang Pakai NITKU, Nanti Setor dan Lapor Pajak dengan NPWP Pusat
Saat implementasi penuh NPWP 16 digit dan NITKU, penyetoran serta pelaporan pajak perusahaan yang memiliki cabang hanya dilakukan berdasarkan pada NPWP pusat. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/11/2023). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) tidak lagi menggunakan NPWP cabang. NPWP cabang akan […]
Got any book recommendations?
WA only