Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bapenda DKI: Realisasi pajak kendaraan bermotor capai Rp7,6 triliun
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyebut realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta sebesar Rp7,6 triliun per 29 Oktober 2023, atau 79,83 persen dari target APBD 2023 sebesar Rp9,6 triliun. Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta Elvarinsa mengatakan untuk membantu meringankan pembayaran PKB, warga DKI Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk […]
-
Penerimaan Pajak Sulsel Rp9,1 Triliun per Triwulan III/2023, Ada Penurunan
Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) merilis realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga triwulan III/2023 sebesar Rp9,1 triliun, lebih rendah 0,71% dari pencapaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp9,19 triliun. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengatakan penurunan realisasi penerimaan […]
-
DJP: Data dalam Perundingan APA Tak Bisa Dipakai untuk Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bahwa dokumen yang digunakan selama proses perundingan advance pricing agreement (APA) tidak akan digunakan sebagai landasan untuk memeriksa wajib pajak. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional DJP Didit Hariyanto mengatakan dokumen wajib pajak akan dikembalikan dan tidak akan diberikan kepada pemeriksa di KPP jika APA gagal […]
-
DJP Siapkan Sistem Pengawasan Pembayaran PPN PMSE
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyiapkan mekanisme pengawasan guna menguji kebenaran dari pembayaran PPN oleh para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk. Kanwil DJP Jakarta Khusus Irawan sistem pengawasan PPN PMSE diperlukan agar PPN yang disetorkan sejalan dengan jumlah transaksinya. “Mungkin perlu kerja sama dengan banyak pihak ya, dengan perbankan, dengan Kominfo, dengan yang bisa […]
-
Mengeduk Potensi Pajak dari Perusahaan Global
Ditjen Pajak ingin integrasi Pilar Dua Perpajakan dengan sistem di dalam negeri berjalan lancar Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Langkah ini untuk mengatasi tantangan pajak yang timbul dari globalisasi dan ekonomi digital. Untuk diketahui, Pilar Dua Perpajakan Internasonal berkaitan dengan isu terkait Base Erosion and Profi Shifting […]
Got any book recommendations?
WA only