Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ditjen Pajak Sudah Tunjuk 161 Pemungut PPN Produk Digital hingga September 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkomitmen untuk menambah jumlah pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengayomi para pelaku usaha di dalam negeri. Hingga akhir September 2023, pihaknya telah menunjuk 161 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah […]
-
Reformasi Desentralisasi Fiskal Tak Bisa Kilat, Kemenkeu Ungkap Ini
JAKARTA, Kementerian Keuangan menyebut dibutuhkan waktu panjang untuk mereformasi pada desentralisasi fiskal. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan peta kapasitas fiskal daerah saat ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat beragam, bahkan dominan sedang dan rendah. Melalui UU 1/2022 tentang HKPD, pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk mendorong kapasitas fiskal daerah meski membutuhkan waktu […]
-
Pajak Daerah Kotabaru capai 81,09 persen pada triwulan ke III
Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan Pajak Daerah terus digenjot, hal ini terlihat hingga akhir triwulan III tahun 2023 capaian yang bersumber dari Pajak Daerah sudah mencapai 81,09 persen Hasil capaian tersebut di sampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai usai mengevaluasi laporan kinerja di penghujung purna tugas. “Hasil capaian Pajak Daerah di […]
-
Menkeu: Perbaikan Administrasi Sistem Perpajakan akan Tingkatkan Penerimaan Daerah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai upaya pengumpulan penerimaan pajak di daerah belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terkait administrasi perpajakan menjadi lebih modern dan efisien. Langkah tersebut diyakini membantu peningkatan rasio pemungutan pajak di daerah tanpa meningkatkan beban wajib pajak. Saat ini tingkat pungutan pajak (collection rate) daerah dan retribusi daerah baru mencapai 60%. […]
-
Kejar Setoran Pajak di Bangka, Pemkab Hapus Denda Administrasi
BANGKA, Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menghapus denda administrasi piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Oktober 2023. Penghapusan denda diharapkan bisa mendongkrak animo masyarakat untuk segera menyetorkan kewajiban pajak mereka. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah Bangka, Adi Muslih mengatakan, penghapusan denda tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka No 30 […]
Got any book recommendations?