Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ditjen Pajak Buka Suara Soal Banyak Pengusaha Diperiksa Usai Dukung Anies Baswedan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut banyak pengusaha besar yang takut mendukungnya sebagai capres. Hal ini dikarenakan pengusaha besar tersebut akan diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, pihaknya dalam melakukan edukasi, pengawasan, […]
-
Target Penerimaan Perpajakan 2024 Disepakati Rp 2.309,8 Triliun
Pemerintah dan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 menyepakati target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,8 triliun dalam RAPBN 2024. Angka ini meningkat Rp 2 triliun dari target penerimaan perpajakan yang diusulkan sebelumnya Rp 2.307,8 triliun. “Target penerimaan perpajakan tahun 2024 disepakati sebesar Rp 2.309,8 […]
-
Pungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Capai Rp14,57 Triliun
Pemerintah mencatat sampai dengan 31 Agustus 2023 jumlah penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp14,57 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022, dan Rp4,43 triliun setoran 2023. Sementara itu, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN […]
-
Pemerintah Kejar Pajak Konsumsi Rp 811,36 Triliun, Konsumsi Orang Kaya Jadi Penopang
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi Rp 811,36 triliun. Angka ini meningkat Rp 1 triliun dari usulan awal sebesar R 810,36 triliun. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan naiknya target pajak konsumsi tersebut […]
-
Susun Raperda Pajak, DPRD Usulkan Keringanan PBB untuk Warga Miskin
PRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur meminta pemkab untuk memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin. Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Magetan Dwi Aryanto mengatakan klausul ini perlu dimasukkan dalam Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Usulan mengenai pengurangan PBB itu sudaj melalui kajian yang matang,” ujar Dwi, dikutip pada Senin (18/9/2023). […]
Got any book recommendations?
WA only