Mindblown: a blog about philosophy.
-
Gandeng Kejari, Pemkot Siap Tagih Piutang PBB-P2 senilai Rp 600 Miliar
BATAM, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk melakukan penagihan atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) dengan total nilai Rp600 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan piutang PBB-P2 tersebut terakumulasi sejak 1994 hingga 2013 atau sebelum pemkot mendapatkan kewenangan pemungutan PBB dari pemerintah […]
-
Pagu Anggaran Kemenkeu 2024 Naik Jadi Rp 48,7 Triliun
Kementerian Keuangan menaikkan anggaran lembaganya sebesar Rp 355,01 miliar untuk tahun 2024 menjadi Rp 48,7 triliun. Kenaikan anggaran ini seiring dengan adanya keputusan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 8% pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran untuk kenaikan gaji pegawai itu dimasukkan ke dalam pos dukungan manajemen. Total anggaran dukungan manajemen menjadi […]
-
KPP Diminta Batalkan Pemeriksaan WP OP Lebih Bayar hingga Rp 100 Juta
JAKARTA. Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2023, Ditjen Pajak (DJP) memerintahkan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk membatalkan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta. KPP perlu membatalkan nomor pengawasan pemeriksaan (NP2) atas SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah diteliti dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan Pasal […]
-
Bappenas: Pemerintah daerah perlu maksimalkan retribusi pajak
Jakarta. Plt. Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pajak untuk kemandirian finansial. Virgi, sapaan akrab Tri Dewi Virgiyanti, mengatakan saat ini daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat, terlihat dari transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 84 […]
-
Jatuh Tempo Akhir September, Wajib Pajak Diminta Segera Bayar PBB
SUMEDANG. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar PBB sebelum jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2023. Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang Rohana mengingatkan wajib pajak yang membayar PBB melewati tanggal jatuh tempo harus membayar PBB beserta sanksi administrasinya. “Perlu kami ingatkan kepada wajib pajak jangan sampai membayar PBB […]
Got any book recommendations?
WA only