Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ancang-ancang Joe Biden Naikkan Pajak Crazy Rich Jika Terpilih Lagi
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menaikkan pajak bagi perusahaan besar dan orang-orang berpenghasilan tinggi jika terpilih lagi pada Pemilu mendatang. Pria bernama lengkap Joseph Robinette Biden Jr ini menyebut langkah itu diperlukan demi mengurangi beban defisit. Apalagi pemerintahannya memiliki sederet program bantuan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini mereka terbebani oleh ongkos […]
-
Tarif PPN Naik di 2025, Daya Beli Masyarakat Bisa Terpukul
Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pemerintah menggunakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%. Pasalnya, pada tahun 2025 pemerintah akan menyesuaikan tarif PPN menjadi 12%. Penyesuaian tarif ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; […]
-
Bukti Potong PPh Final UMKM, Buat di e-Bupot Unifikasi dengan Kode Ini
Pihak pemotong/pemungut PPh final UMKM harus membuat bukti pemotongan/pemungutan PPhunifikasi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PER-24/PJ/2021, pemotong/pemungut PPh harus membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, menyerahkannya kepada pihak yang dipotong/dipungut, dan melaporkannya kepada Ditjen Pajak (DJP) melalui SPT Masa PPh unifikasi. “Iya [pelaporan PPh unifikasi]. Kode objek pajak saat pembuatan bukti potong untuk pemotongan PPh final […]
-
Agar Tak Kena PPh Final, UMKM Perlu Bikin Surat Pernyataan Soal Omzet
Wajib pajak orang pribadi UMKM perlu menyampaikan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta kepada pemotong/pemungut pajak. Tujuannya, agar pelaku UMKM yang omzetnya belum tembus Rp500 juta itu tidak kena PPh final dengan tarif 0,5%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/3/2024). Seperti diketahui, pelaku […]
-
Permohonan Suket Wajib Pajak UMKM Bisa Tidak Ditindaklanjuti DJP
Ditjen Pajak (DJP) berwenang untuk tidak menindaklanjuti permohonan Surat Keterangan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan PMK 164/2023, wajib pajak berstatus pusat mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada kepala KPP terdaftar secara langsung; melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau secara elektronik. “Dalam hal permohonan Surat Keterangan … tidak memenuhi persyaratan […]
Got any book recommendations?
WA only