NEWS

  • Dorong Kepatuhan Pajak, Coretax Dinilai Lebih Baik dari DJP Online

    Dorong Kepatuhan Pajak, Coretax Dinilai Lebih Baik dari DJP Online

    Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahmat Setiawan, menilai sistem perpajakan berbasis Coretax yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 kini berkembang menjadi sistem yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya, DJP Online. Menurut Rahmat, penerapan Coretax membuat wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, lebih mudah mengakses informasi perpajakan. Berbagai fitur seperti e-faktur, e-bupot, hingga e-filing […]

  • Penegasan Aturan, Ajukan Kredit Usaha Rakyat Wajib Punya NPWP

    Penegasan Aturan, Ajukan Kredit Usaha Rakyat Wajib Punya NPWP

    Masyarakat yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepemilikan NPWP dalam pengajuan KUR dipertegas kembali lewat Permenko Perekonomian 1/2026 yang baru saja terbit. Kabar ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (3/2/2026). Syarat memiliki NPWP ini antara lain berlaku bagi calon penerima KUR […]

  • AR Jadi Pemeriksa Pajak Langkah Mundur Reformasi

    AR Jadi Pemeriksa Pajak Langkah Mundur Reformasi

    Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ingin memberikan kewenangan pemeriksaan pajak kepada account representative (AR) menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai hanya fokus pada jangka pendek. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, rencana ini merupakan langkah mundur yang mencederai semangat reformasi perpajakan. Kebijakan ini juga kontradiktif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 […]

  • Lakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak, AR Harus Punya Surat Tugas

    Lakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak, AR Harus Punya Surat Tugas

    Pengawasan terhadap wajib pajak dilaksanakan oleh account representative (AR) ataupun pegawai Ditjen Pajak (DJP) berdasarkan penugasan yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP), bukan inisiatif AR sendiri. Merujuk pada Pasal 21 ayat (2) PMK 111/2025, penugasan terhadap AR atau pegawai DJP oleh kepala KPP dengan menerbitkan surat perintah pengawasan. “Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat […]

  • Akun Twitter Kring Pajak Akhirnya Bisa Jawab Pertanyaan WP Lagi

    Akun Twitter Kring Pajak Akhirnya Bisa Jawab Pertanyaan WP Lagi

    Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan akun X (dulu Twitter) Kring Pajak sudah bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan wajib pajak melalui mention. Akun Kring Pajak di X sempat dilakukan pemeliharaan sehingga tidak bisa merespons pertanyaan yang disampaikan wajib pajak melalui mention untuk sementara waktu. Setelah proses pemeliharaan rampung, wajib pajak kini bisa memanfaatkan saluran Kring Pajak di […]

WhatsApp WA only