NEWS
-
Kantor Pajak Jaksel Blokir 37 Rekening Penunggak, Tagih Ratusan Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Terbaru, sebanyak rekening 37 penunggak pajak secara serentak diblokir. Penindakan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I bersama delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungannya. Tindakan penagihan ini menyasar tunggakan pajak sebesar Rp480.192.251.734. […]
-
Awas Terlambat! DJP Ingatkan Aktivasi Coretax Jadi Syarat Lapor SPT 2026, Cek Caranya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak agar segera melakukan Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi Coretax. Langkah ini menjadi pondasi utama menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 yang akan berlangsung mulai 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa aktivasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban […]
-
Penerimaan Pajak dari Operasi Penertiban Kawasan Hutan Capai Rp 1,75 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 1,75 triliun dari operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak dari para wajib pajak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menunjukkan peningkatan setelah pemerintah menugaskan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). […]
-
DJP Catat Penerimaan PPh 21 Tembus Rp214,6 Triliun per Oktober 2025, Tumbuh 3,6%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan kinerja positif penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara bruto hingga periode Januari–Oktober 2025. Realisasi penerimaan tercatat mencapai Rp214,6 triliun, tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp207,1 triliun. Kontribusi PPh Pasal 21 terhadap total penerimaan pajak sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai 11,2 persen, mempertahankan pola kontribusi yang […]
-
Satgas PKH Ikut Optimalisasi, Setoran Pajak Tambah Rp1,75 Triliun
Pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak senilai Rp1,75 triliun sampai dengan 21 November 2025 dari kegiatan penertiban kawasan hutan (PKH). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut kepatuhan pembayaran pajak, khususnya dari wajib pajak yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, cukup meningkat sejak pemerintah menurunkan Satgas PKH. “Total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan […]
WA only