NEWS
-
Pajak Kaltim-Kaltara Jeblok di Semester I/2025, Hanya Terealisasi Rp13,66 Triliun
Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara jeblok di semester I/2025, dengan realisasi bruto mencapai Rp13,66 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara Ika Hermini Novianti menyatakan pencapaian ini turun 6,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi netto justru anjlok drastis 42,17% menjadi Rp6,99 triliun. Kendati […]
-
Resmi! DJP Akhirnya Luncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter)
Ditjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter). Piagam Wajib Pajak yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2025 ini menjadi dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memimpin langsung peluncuran Piagam Wajib Pajak tersebut. Peluncuran ini pun menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan […]
-
Jalan Panjang Taxpayers Charter, Simbol Penegakan Hak-Hak Wajib Pajak
Setelah sekian dekade reformasi pajak berjalan di Indonesia, pemerintah akhirnya berinisiatif menerbitkan ‘Piagam Wajib Pajak’ atau ‘Taxpayers Charter‘. Taxpayers charter berisi kodifikasi dan penyederhanaan atas hak dan kewajiban wajib pajak yang selama ini ketentuannya tersebar di ratusan regulasi, mulai dari peraturan menteri keuangan (PMK) hingga Undang-Undang (UU). Piagam tersebut akan berisi 8 hak dan 8 […]
-
Ingin Hapus NPWP WP yang Telah Meninggal? Siapkan Dokumen Ini
Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Penghapusan NPWP tersebut bisa dilakukan secara jabatan atau berdasarkan pada keluarga wajib pajak yang bersangkutan. Permohonan penghapusan NPWP tersebut bisa diajukan baik oleh keluarga sedarah maupun keluarga semenda. Perincian ketentuan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak orang pribadi […]
-
Realisasi PAD Belum 50%, Bapenda Akan Tingkatkan Pengawasan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mengambil langkah tegas guna menindak wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajaknya. Tindakan akan diambil mengingat hingga saat ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi baru mencapai 46,49% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. “Kami terus berupaya memenuhi target PAD tahun ini dengan […]
WA only