NEWS
-
Dirjen Pajak Susun Aturan Baru Pajak Kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal mengatur kembali pajak tentang transaksi aset kripto. Peraturan ini nantinya merupakan penyesuaian dari kebijakan pajak kripto sebelumnya. Rencana tersebut diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) pajak Bimo Wijayanto saat peluncuran piagam wajib pajak di kantornya, Selasa, 22 Juli 2025. Selama ini, kata dia, pajak kripto diatur hanya sebagai komoditas. “Kemudian […]
-
DJP Finalisasi Pajak Kripto, Ini Perhitungannya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menyelesaikan peraturan terkait pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini pemungutan pajak kripto diatur sebagai bagian dari komoditas. Nantinya, akan dialihkan kepada instrumen keuangan. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan beberapa penyesuaian. “Coba dilihat kembali dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian […]
-
Pengusaha Klaim Masih Temui Kendala Saat Mengakses Coretax Ditjen Pajak
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengklaim bahwa pengusaha masih menemukan beberapa kendala pada saat mengakses Coretax System. Kendati begitu, Shinta menyebut bahwa Coretax saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan pada saat awal peluncurannya. “Ya masih ada (kendala), teknis-teknis pasti kan perlu waktu pemberesan. Tapi memang sudah lebih baik,” ujar Shinta kepada […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Aturan Baru Pajak Kripto. Ini Bocorannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi atas aset kripto. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa aturan tersebut dibuat seiring dengan pergeseran status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan di Indonesia. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari komoditas, kemudian ketika dia beralih […]