NEWS
-
Ditjen Pajak Resmi Luncurkan Piagam Wajib Pajak, Memuat 8 Hak dan Kewajiban
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa (22/7) secara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. Piagam Wajib Pajak yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER13/PJ/2025 merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. […]
-
Dirjen Pajak: Tak Ada Ampun untuk Gratifikasi dan Pemerasan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan menolak segala bentuk penyimpangan di lapangan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (22/7). Bimo menekankan bahwa pembayaran pajak tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada. Bahkan hal ini […]
-
Edukasi WP, Petugas Pajak Ulas Aturan Terbaru Terkait SKB Potput
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring yang membahas mengenai surat keterangan bebas (SKB) dalam peraturan terbaru. Asisten Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Jakarta Pademangan Fahrizal menjelaskan SKB PPh yang dipotong atau dipungut (Potput) lekat kaitannya dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan Pasal 23. Saat […]
-
Bea Masuk 0% dari AS Dinilai Minim Ganggu Penerimaan Negara, Justru Dorong Investasi
Pengamat pajak menilai bahwa kebijakan tarif bea masuk 0% atas produk impor dari negara manapun, termasuk Amerika Serikat (AS), memang dapat menurunkan penerimaan dari bea masuk, namun dampaknya terhadap total penerimaan negara relatif kecil. Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 201/2024 yang memuat rincian APBN 2025, target penerimaan bea masuk hanya sebesar Rp52,96 triliun, atau sekitar […]
-
Keterangan Uang Muka di Faktur Pajak Keliru, PKP Perlu Bikin Pengganti
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak meminta pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak pengganti apabila pengisian keterangan dalam faktur pajak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/2025. Berdasarkan lampiran PER-11/PJ/2025, dalam hal diterima uang muka, termin, atau angsuran maka kolom Nama BKP/JKP pada faktur pajak diisi dengan keterangan, misalnya […]
WA only