NEWS
-
Tarif Nol Persen Bea Masuk Impor AS Dinilai Tak Signifikan Ganggu Penerimaan Negara
Kebijakan tarif bea masuk non persen atas komoditas impor dari Amerika Serikat (AS) dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah menjelaskan, terdapat sejumlah produk impor dari AS yang tetap dikenakan bea masuk impor, yakni seperti minuman beralkohol (minuman keras) […]
-
Pembahasan Pilar 1 Pajak Global Alot
Pembahasan Pilar I perpajakan internasional masih alot. Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dalam pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti lambannya penyelesaian Pilar Satu. Pilar ini mengatur hak pemajakan atas laba perusahaan digital multinasional, serta meningkatnya penggunaan pajak layanan digital secara unilateral […]
-
Kontribusi PPh Indonesia Turun Dalam Dua Dekade
Selama lebih dari dua dekade terakhir, kontribusi pajak penghasilan dan keuntungan (income & profits) terhadap total penerimaan pajak Indonesia, stagnan. Bahkan, cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara tetangga. Berdasarkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bertajuk Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2025, angka kontribusi pajak penghasilan (PPh) pada tahun […]
-
Kriteria Toko Online yang Dikenai Pajak Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan aturan baru mengenai pungutan pajak penghasilan (PPh) atas toko online atau pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem elektronik. Aturan tersebut berlaku pada Senin, 14 Juli 2025. Ketentuan yang dimaksud tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai […]
-
Pajak Kaltim-Kaltara Jeblok di Semester I/2025, Hanya Terealisasi Rp13,66 Triliun
Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara jeblok di semester I/2025, dengan realisasi bruto mencapai Rp13,66 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara Ika Hermini Novianti menyatakan pencapaian ini turun 6,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi netto justru anjlok drastis 42,17% menjadi Rp6,99 triliun. Kendati […]
WA only