NEWS
-
Bakal Jadi Instrumen Keuangan, Skema Pajak Baru Membayangi Ekosistem Bitcoin Cs di Indonesia
Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas skema perpajakan atas aset kripto, seiring perubahan klasifikasi kripto dari komoditas menjadi instrumen finansial. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pesat teknologi dan ekosistem keuangan digital. Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto, Calvin Kizana menyatakan bahwa pendekatan baru ini sejalan dengan perubahan fungsi kripto yang […]
-
Target Penerimaan Perpajakan pada Tahun 2026 Meningkat, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya […]
-
Uang Muka Kedua, Kring Pajak Jelaskan Cara Bikin Fakturnya
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan tata cara pembuatan faktur pajak atas pembayaran uang muka kedua (termin ke-2 melalui Coretax DJP. Penjelasan tersebut diberikan untuk merespons cuitan warganet yang menanyakan perihal faktur pajak atas pembayaran uang muka kedua. Simak Begini Teknis Bikin Faktur Pajak atas Penerimaan Uang Muka atau Termin. […]
-
Implementasi Pajak Karbon, Kemenkeu Tunggu Kondisi Perekonomian Indonesia
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa implementasi pajak karbon di Indonesia belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan fokus utama saat ini adalah membangun ekosistem yang mendukung mekanisme harga karbon dan pasar karbon secara menyeluruh. Direktur Strategi Perpajakan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan, pemerintah masih terus mengkaji kesiapan ekosistem […]
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Menaikkan Target Setoran Perpajakan pada RAPBN 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini naik jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya dipatok […]
WA only