NEWS
-
Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Ekosistem Digital Bakal Lebih Tertata
Penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online dinilai akan mendukung penataan ekosistem digital di Indonesia. Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Wahyu Wisnu Wardana mengatakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut pajak memiliki dimensi keadilan (fairness) karena pelaku usaha offline selama ini telah dikenai pajak. Sementara, […]
-
DJP Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak dari Uang Amplop Kondangan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli merespons beredarnya kabar yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman […]
-
Ada Revisi Aturan Pajak Kripto, Bakal Kurangi Minat Investor?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok ulang aturan pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok ulang aturan pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Nantinya, pajak final ini akan merujuk aset kripto sebagai instrumen keuangan setelah sebelumnya diatur sebagai bagian dari komoditas. Ibrahim Assuaibi, Pengamat Pasar Kripto […]
-
Bingung Hitung Nilai Pajak Karyawan? Pakai Fitur Kalkulator PPh 21 Ini
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengatur pengenaan pajak atas beragam sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang menjadi sasaran PPh di antaranya adalah penghasilan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PPh (PPh Pasal 21). Adapun PPh Pasal 21 merupakan pajak yang menyasar penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, […]
-
Beban Hidup Makin berat, DPR Singgung Rencana Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkesan panik saat menjalankan tugas, mengumpulkan pajak yang ditargetkan bisa Rp2.189,3 triliun pada tahun ini. Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti, banyaknya produk yang dikembangkan wong cilik, dikenai pajak. Dampaknya, bisnis rakyat kecil menjadi sulit berkembang. Dia bahkan mendengar adanya wacana, amplop kondangan bakal […]
WA only