NEWS
-
Cegah Pajak Daerah Ditilap Tengah Jalan, Mendagri Minta Pemda Lakukan Ini
Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Hal ini menjadi penting mengingat adanya rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD). Dalam hal ini, dirinya menyarankan masing-masing Pemda untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam setiap transaksi pembayaran pajak daerah. Dengan begitu setiap transaksi pembayaran pajak […]
-
Bicara soal PPN, Purbaya: Setiap Turun 1%, Pendapatan Hilang Rp 70 T
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berbicara terkait rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, setiap tarif PPN turun 1%, negara akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 70 triliun. Purbaya bercerita sempat menyetujui ide penurunan tarif PPN dari 11% ke 9%, bahkan ke 8% saat ia belum menempati posisi sekarang. Namun, setelah menjabat sebagai Menkeu, […]
-
Pemerintah Tegaskan PPh Pasal 21 DTP Wajib Dibayar Tunai ke Pegawai
Perusahaan di sektor pariwisata yang memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah harus memberikan insentif tersebut secara tunai kepada pegawainya. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (31/10/2025). Sebagaimana diatur dalam PMK 72/2025, PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada sektor industri dan pariwisata yang tidak dipotong karena pemanfaatan fasilitas […]
-
DJPb Sulsel: Uang Pajak Pacu Pembangunan Infrastruktur Strategis
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa kontribusi uang pajak masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Hal ini disampaikan Supendi di Makassar pada Kamis. Menurut Supendi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah […]
-
Utang Pajak WP Lampaui Rp250 Juta, Akses Bikin Faktur Bisa Diputus
JAKARTA, Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki utang pajak minimal Rp250 juta ke kas negara. Otoritas pajak menonaktifkan akses PKP untuk membuat faktur pajak lantaran PKP dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu. “Kriteria […]
WA only