NEWS

  • UU Pajak dan Belanja Trump Bakal Tambah Defisit AS US$3,4 Triliun

    UU Pajak dan Belanja Trump Bakal Tambah Defisit AS US$3,4 Triliun

    Undang-undang pajak dan belanja terbaru yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menambah defisit anggaran negara sebesar US$3,4 triliun dalam satu dekade ke depan, sekaligus membuat jutaan warga kehilangan akses terhadap asuransi kesehatan. Perkiraan tersebut disampaikan oleh Congressional Budget Office (CBO), lembaga independen non-partisan, dalam laporan resmi yang dirilis pada Senin (21/7/2025) […]

  • DJP Finalisasi Aturan Baru Pajak Kripto

    DJP Finalisasi Aturan Baru Pajak Kripto

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang memfinalisasi aturan baru terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto. Kebijakan ini disusun seiring perubahan status aset kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari commodities (komoditas), kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument(instrumen keuangan) maka aturannya harus kita adjust (disesuaikan),” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam […]

  • Merchant Lupa Beri Pernyataan, Bisakah PPh 22 Marketplace Direstitusi?

    Merchant Lupa Beri Pernyataan, Bisakah PPh 22 Marketplace Direstitusi?

    Kring Pajak menyebut pedagang dalam negeri yang lupa memberikan surat pernyataan yang menyatakan omzet pada tahun berjalan di bawah Rp500 juta dan terkena potongan pajak penghasilan oleh penyedia marketplace dapat mengajukan restitusi. Contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut menjelaskan penyedia marketplace wajib memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri sebagaimana diatur […]

  • Apindo: Coretax Membaik tapi Masih Ada Kendala

    Apindo: Coretax Membaik tapi Masih Ada Kendala

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa pengusaha masih menemukan hambatan saat mengakses sistem Coretax. Kendala teknis dialami karena perlu waktu penataan agar operasional sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu makin lancar. Namun menurut Shinta sistem Coretax saat ini sudah membaik. “Masih ada (kendala), teknis-teknis pasti kan perlu waktu […]

  • Ketentuan Baru Aturan Pajak Transaksi Aset Kripto

    Ketentuan Baru Aturan Pajak Transaksi Aset Kripto

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi ataş aset kripto. Aturan ini seiring dengan pergeseran status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari ko-moditas, kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument, maka aturannya harus kami sesuaikan,” ujar Direktur […]

WhatsApp WA only