NEWS
-
Kriteria Toko Online yang Dikenai Pajak Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan aturan baru mengenai pungutan pajak penghasilan (PPh) atas toko online atau pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem elektronik. Aturan tersebut berlaku pada Senin, 14 Juli 2025. Ketentuan yang dimaksud tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai […]
-
Pajak Kaltim-Kaltara Jeblok di Semester I/2025, Hanya Terealisasi Rp13,66 Triliun
Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara jeblok di semester I/2025, dengan realisasi bruto mencapai Rp13,66 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara Ika Hermini Novianti menyatakan pencapaian ini turun 6,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi netto justru anjlok drastis 42,17% menjadi Rp6,99 triliun. Kendati […]
-
Resmi! DJP Akhirnya Luncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter)
Ditjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter). Piagam Wajib Pajak yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2025 ini menjadi dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memimpin langsung peluncuran Piagam Wajib Pajak tersebut. Peluncuran ini pun menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan […]
-
Jalan Panjang Taxpayers Charter, Simbol Penegakan Hak-Hak Wajib Pajak
Setelah sekian dekade reformasi pajak berjalan di Indonesia, pemerintah akhirnya berinisiatif menerbitkan ‘Piagam Wajib Pajak’ atau ‘Taxpayers Charter‘. Taxpayers charter berisi kodifikasi dan penyederhanaan atas hak dan kewajiban wajib pajak yang selama ini ketentuannya tersebar di ratusan regulasi, mulai dari peraturan menteri keuangan (PMK) hingga Undang-Undang (UU). Piagam tersebut akan berisi 8 hak dan 8 […]
-
Ingin Hapus NPWP WP yang Telah Meninggal? Siapkan Dokumen Ini
Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Penghapusan NPWP tersebut bisa dilakukan secara jabatan atau berdasarkan pada keluarga wajib pajak yang bersangkutan. Permohonan penghapusan NPWP tersebut bisa diajukan baik oleh keluarga sedarah maupun keluarga semenda. Perincian ketentuan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak orang pribadi […]
WA only