NEWS
-
DJP Sebut Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace Bakal Untungkan UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menjamin pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online yang dilakukan penyedia marketplace, tidak memberatkan para pelaku UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (21/7/2025). Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemungutan pajak oleh marketplace justru memudahkan UMKM karena pelaku usaha tidak perlu […]
-
Pajak Bitcoin Cs Diatur, Para Bos Pedagang Kripto RI Harap Tak Lagi Kena PPN
Pemerintah saat ini tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru bagi aset kripto. Para pedagang kripto berharap agar aturan baru mempertimbangkan untuk tidak lagi dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi kripto. Chairman Indodax Oscar Darmawan mengapresiasi langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang memfinalisasi kebijakan perpajakan aset kripto. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal positif […]
-
Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyatakan bahwa jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari jasa ekspedisi atau pengiriman ditentukan berdasarkan jenis wajib pajaknya. Menurut Kring Pajak, apabila jasa yang diberikan masuk ke dalam jenis jasa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 dan diserahkan oleh badan maka dikenakan PPh Pasal […]
-
WP Perlu Waspada, Modus Penipuan Terkait Coretax Kembali Marak
Ditjen Pajak (DJP) menemukan banyak aksi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, termasuk penipuan yang dikaitkan dengan implementasi coretax system. Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak selalu mewaspadai berbagai jenis modus penipuan yang mencatut nama otoritas. Contoh, penyadapan, penyamaran untuk mencuri data, serta penipuan yang memanfaatkan data media digital. “Modus penipuan seperti phising, sniffing, dan […]
-
Marketplace Pungut PPh Pasal 22 atas Peredaran Bruto, Ini Definisinya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025 turut menegaskan peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh penyedia marketplace. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PMK 37/2025, peredaran bruto adalah imbalan berupa uang yang diterima dari usaha sebelum dikurangi beragam jenis potongan, mulai dari potongan penjualan, potongan tunai, hingga potongan sejenisnya. […]
WA only