NEWS
-
Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyatakan bahwa jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari jasa ekspedisi atau pengiriman ditentukan berdasarkan jenis wajib pajaknya. Menurut Kring Pajak, apabila jasa yang diberikan masuk ke dalam jenis jasa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 dan diserahkan oleh badan maka dikenakan PPh Pasal […]
-
WP Perlu Waspada, Modus Penipuan Terkait Coretax Kembali Marak
Ditjen Pajak (DJP) menemukan banyak aksi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, termasuk penipuan yang dikaitkan dengan implementasi coretax system. Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak selalu mewaspadai berbagai jenis modus penipuan yang mencatut nama otoritas. Contoh, penyadapan, penyamaran untuk mencuri data, serta penipuan yang memanfaatkan data media digital. “Modus penipuan seperti phising, sniffing, dan […]
-
Marketplace Pungut PPh Pasal 22 atas Peredaran Bruto, Ini Definisinya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025 turut menegaskan peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh penyedia marketplace. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PMK 37/2025, peredaran bruto adalah imbalan berupa uang yang diterima dari usaha sebelum dikurangi beragam jenis potongan, mulai dari potongan penjualan, potongan tunai, hingga potongan sejenisnya. […]
-
Anak BUMN Ini Ditunjuk untuk Membuat Sistem Pajak Digital, DJP Jelaskan Alasannya!
Pemerintah terus mendorong simplifikasi administrasi perpajakan, khususnya dalam sektor ekonomi digital. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusanatara, anak usaha BUMN, untuk mengembangkan sistem pemotongan dan pemungutan pajak digital yang lebih sederhana. “Kita menunjuk PT. Jalin sebagai anak perusahaan BUMN untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan model […]
-
Jual Beli Tanah, Begini Format Penulisan Alamat dalam Faktur Pajak
Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa tanah dan/atau bangunan wajib mengisi kolom Nama BKP/Jasa Kena Pajak (JKP) dalam faktur pajak dengan keterangan paling sedikit berupa alamat lengkap. Berdasarkan lampiran PER-11/PJ/2025, pengisian alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud lazimnya didahului dengan nama jalan dan diikuti dengan nomor unit (tanah/bangunan), nomor […]
WA only