NEWS
-
Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global, Ratifikasi STTR Hampir Rampung
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi sistem perpajakan internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia telah mengadopsi aturan yang selaras dengan Pajak Minimum Global di bawah Pilar Dua, sebagai bagian dari kesepakatan global yang diinisiasi oleh OECD/G20 Inclusive Framework. Saat ini, Indonesia juga tengah berada dalam tahap akhir proses ratifikasi Subject-to-Tax […]
-
Pilar 1 Pajak Global Tertunda, Sri Mulyani Ingatkan Risiko Pajak Digital Sepihak
Dalam Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil. Menurutnya, hal ini sebagai prasyarat ketahanan fiskal dan pembangunan berkelanjutan, bukan semata soal pemerataan global. Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam reformasi perpajakan […]
-
Sri Mulyani Singgung Isu Pajak Internasional di G20 Afrika Selatan, Bakal Ada Kesepakatan Baru?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa selama dua hari kehadirannya dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan, dia membahas enam topik utama, termasuk soal pajak internasional. Sri Mulyani yang hadir bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tersebut membahas dan memberikan intervensi pada topik global makro, arsitektur keuangan internasional, […]
-
Petugas Pajak Beberkan Cara Ajukan SKB untuk PHTB Waris hingga Hibah
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) pada 18 Juni 2025. Penyuluh KPP Pratama Wonosari Dior Panji Putra Negara mengatakan surat keterangan bebas (SKB) PHTB adalah surat yang diterbitkan oleh DJP yang menyatakan bahwa suatu PHTB tidak dikenakan […]
-
Merchant Besar-Kecil Kena PPh 0,5%, Data Marketplace untuk Pengawasan
Pemerintah mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas penghasilan yang diperoleh pedagang online atau merchant yang berdagang di platform marketplace. Topik ini santer dibahas oleh netizen sepanjang pekan ini. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tarif PPh sebesar 0,5% itu berlaku flat, baik kepada pedagang online berskala besar maupun […]
WA only