NEWS
-
Anak BUMN Ini Ditunjuk untuk Membuat Sistem Pajak Digital, DJP Jelaskan Alasannya!
Pemerintah terus mendorong simplifikasi administrasi perpajakan, khususnya dalam sektor ekonomi digital. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusanatara, anak usaha BUMN, untuk mengembangkan sistem pemotongan dan pemungutan pajak digital yang lebih sederhana. “Kita menunjuk PT. Jalin sebagai anak perusahaan BUMN untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan model […]
-
Jual Beli Tanah, Begini Format Penulisan Alamat dalam Faktur Pajak
Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa tanah dan/atau bangunan wajib mengisi kolom Nama BKP/Jasa Kena Pajak (JKP) dalam faktur pajak dengan keterangan paling sedikit berupa alamat lengkap. Berdasarkan lampiran PER-11/PJ/2025, pengisian alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud lazimnya didahului dengan nama jalan dan diikuti dengan nomor unit (tanah/bangunan), nomor […]
-
Tak Perlu Ribet! Begini Cara Baru Legalisir Sertifikat Konsultan Pajak
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan membuka saluran khusus untuk melegalisasi sertifikat konsultan pajak. Saat ini, pengajuan legalisasi sertifikat konsultan pajak sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui alamat pos-el (email) uskp@kemenkeu.go.id dengan menyertakan scan PDF sertifikat konsultan pajak. “Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui saluran layanan terbaru ini,” sebut Direktorat PPPK di […]
-
Marketplace Jadi Pemungut Pajak, DJP: Merchant Tak Perlu Setor Mandiri
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 justru memudahkan para pedagang online untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 telah diatur pada PMK 37/2025. Dengan mekanisme ini, pajak yang semestinya dibayarkan oleh merchant bakal dipungut dan disetor oleh penyedia marketplace. “Pedagang online tak perlu lagi […]
-
DJP Kejar Para Penunggak Pajak di Sumut, Aset Miliaran Disita!
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menggelar aksi penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan Pekan Sita Serentak. Melansir keterangan resminya, kegiatan yang berlangsung mulai 14 hingga 18 Juli 2025 ini menyasar penunggak pajak yang telah melalui seluruh proses penagihan aktif sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Aksi penyitaan ini resmi […]
WA only