NEWS
-
Skema Baru Pungutan Pajak Seller Shopee Cs, Imbas Kekurangan Petugas Pajak?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan yang mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring. Pakar menilai skema baru itu dirancang akibat pemerintah kekurangan petugas pajak. Skema baru pungutan pajak e-commerce itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025. PMK itu ditandatangani oleh Sri Mulyani pada 11 Juni 2025 dan diundangkan […]
-
DJP Gunakan AI untuk Telusuri Aset Wajib Pajak di Media Sosial, Begini Kata Pengamat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini makin memaksimalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi ketidaksesuaian data perpajakan dengan aktivitas di media sosial. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pengawasan media sosial bukan hal baru, namun kini dilakukan dengan pendekatan yang lebih canggih melalui pemanfaatan machine learning. “Kalau sosmed itu kan memang informasi juga, informasi untuk melihat diskrepansi, misalnya siapa […]
-
Tarif 0% untuk Produk AS Berpotensi Menggerus Pendapatan Bea Masuk Impor
Hasil perundingan perdagangan baru antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak hanya menimbulkan tekanan pada ekspor nasional, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara dari sisi fiskal, melalui bea masuk impor. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk membebaskan tarif impor terhadap semua produk asal AS, sebagai bagian dari kesepakatan dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald […]
-
DJP Pakai Data dari Marketplace untuk Pengawasan
Data perdagangan yang disampaikan oleh penyedia marketplace kepada Ditjen Pajak (DJP) bakal menjadi landasan dalam melakukan pengawasan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (17/7/2025). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan jual beli di marketplace memang tidak terlalu […]
-
Merchant Besar Tak Perlu Cemas, PPh 22 Marketplace Bisa Dikreditkan
Pemerintah akan menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas penghasilan yang diterima oleh pedagang online dalam negeri, baik pedagang skala kecil, menengah maupun besar. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak DJP Hestu Yoga Saksama menyebut merchant dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun dapat mengkreditkan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh […]
WA only