NEWS
-
Aturan Baru Pajak Toko Online Tak Langsung Berlaku, DJP: Butuh Waktu 2 Bulan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan aturan pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh marketplace ke toko online belum langsung berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025. Aturan ini diundangkan pada 14 Juli 2025. Namun Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan DJP masih […]
-
Direktorat Jendral Pajak Usulkan Tambahan Anggaran Rp 1,79 Triliun untuk Tahun 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,79 triliun untuk tahun anggaran 2026. Tambahan ini memperhitungkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 4,47 triliun, sehingga total usulan pagu anggaran DJP pada 2026 menjadi Rp 6,27 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penambahan Rp 1,79 triliun tersebut merupakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) […]
-
Ada Pungutan PPh Pasal 22, DJP Akan Tunjuk Marketplace Besar Dulu
Ditjen Pajak (DJP) tidak akan langsung mewajibkan penyedia marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 atas peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri dari marketplace. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan penyedia marketplace akan ditunjuk secara bertahap melalui penerbitan keputusan dirjen pajak. Menurutnya, penunjukan akan dilakukan atas marketplace besar terlebih dahulu. “Kalau yang […]
-
Bos Pajak Minta Tambahan Anggaran Rp 1,79 T untuk 2026, Buat Apa Saja?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,79 triliun untuk anggaran tahun 2026. Adapun tambahan tersebut memperhitungkan angka perkiraan alokasi anggaran sebesar Rp 4,47 triliun. Dirjen Pajak Bimo WIjayanto menjelaskan penambahan Rp 1,79 triliun dalam anggaran merupakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk pemeliharaan sistem perpajakan. Jika dikalkulasikan seluruh pagu anggaran tahun […]