NEWS
-
Investasi Asing Melonjak Tapi Rasio Pajak Stagnan, Waspadai Fenomena Phantom FDI
Peningkatan investasi asing langsung (FDI) alias Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia ternyata belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Pasalnya peningkatan investasi tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio atau rasio pajak. Research Assistant BSI Institut Sayyaf Rabbaniy menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan karena sebagian besar arus modal tersebut tergolong phantom FDI, yakni investasi yang secara hukum tercatat, tetapi tidak mencerminkan aktivitas ekonomi […]
-
Bos Pengusaha Ritel Modern Minta Pekerjanya Ikut Dapat Diskon Pajak
Pemerintah sudah menggelontorkan paket program stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang mencakup di dalamnya adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Selain itu, paket ini juga termasuk program pembebasan PPh untuk […]
-
Tingkatkan Kepatuhan WP, Pemkab Beri Pemutihan Denda PBB-P2
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat, membebaskan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pembebasan denda diberikan bagi masyarakat yang menunggakPBB-P2 sejak tahun 2014 hingga 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim Muhammad Juaini Taofik mengatakan pembebasandenda PBB-P2 menjadi bagian dari upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).Pasalnya hingga awal November 2025, […]
-
Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 […]
-
Didanai Pajak, BGN Akan Tutup Dapur MBG yang Tak Urus SLHS
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mengurus kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Bila SPPG tak kunjung mengurus kepemilikan SLHS dalam waktu 30 hari ke depan, BGN akan menutup SPPG tersebut. “Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya […]
WA only