NEWS
-
Tunjuk Marketplace Lokal Jadi Pemungut PPh, Ditjen Pajak: Dimulai dari Pemain Besar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,5%. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2025. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara serentak, […]
-
Pajak Pedagang di Toko Online Tunggu Keputusan Dirjen Terbit
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pajak pedagang di toko online berjalan setelah keluar aturan pelaksanaan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal (KepDirjen) Pajak soal marketplace sebagai pihak pemungut. Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama mengatakan hal ini sama pada saat pihaknya menunjuk 211 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). […]
-
Demi Integritas, Bimo Wijayanto Sudah Pecat 7 Pegawai dalam 2 Bulan
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto telah memecat 7 pegawai dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak dilantik pada 23 Mei 2025. Bimo mengatakan tengah berupaya memperkuat integritas pegawai DJP. Dia menegaskan tidak akan menoleransi pegawai yang melakukan fraud. “Kami sudah melaporkan bahwa kami tidak pandang bulu. Fraud Rp100 pun akan kami tindak, dan kami sudah memecat […]
-
Aturan Baru Pajak Toko Online Tak Langsung Berlaku, DJP: Butuh Waktu 2 Bulan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan aturan pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh marketplace ke toko online belum langsung berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025. Aturan ini diundangkan pada 14 Juli 2025. Namun Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan DJP masih […]
-
Direktorat Jendral Pajak Usulkan Tambahan Anggaran Rp 1,79 Triliun untuk Tahun 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,79 triliun untuk tahun anggaran 2026. Tambahan ini memperhitungkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 4,47 triliun, sehingga total usulan pagu anggaran DJP pada 2026 menjadi Rp 6,27 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penambahan Rp 1,79 triliun tersebut merupakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) […]
WA only