NEWS
-
Ini Transaksi yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh 22 Marketplace
Kementerian Keuangan memerinci beragam jenis transaksi yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Perincian tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025. Kendati dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, bukan berarti transaksi tersebut bebas PPh. Sejumlah transaksi tetap terkena PPh, tetapi telah diatur dalam ketentuan […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]
-
Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga akhir 2024 negara memiliki kewajiban, termasuk utang, sebesar Rp 10.269 triliun. Kemudian, negara memiliki total aset Rp 13.692,4 triliun dan ekuitas berada di posisi Rp 3.424,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal negara hingga akhir 2024 ini bisa diandalkan untuk menopang pembangunan nasional. “Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan […]
-
Pemilik Kios HP Berskala UMKM Ini Didatangi Petugas Pajak, Ada Apa?
Sebuah kios aksesoris ponsel di Sanggau, Kalimantan Barat tiba-tiba didatangai petugas pajak dari KPP Pratama Sanggau. Ada apa gerangan? Ternyata, petugas pajak sedang melakukan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Bisnis berskala UMKM dianggap menjadi tulang punggung ekonomi nasional mengingat jumlah pelakunya yang sangat banyak. “Petugas mendatangi tempat usaha UMKM untuk mengenalkan tata cara pelaporan pajak, […]
-
Dirjen Pajak Minta Tambahan Anggaran Rp1,79 Triliun untuk 2026, Tak Singgung Coretax
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bhimo Wijayanto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,79 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (14/7/2025). “Kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR untuk dapat menyetujui.. usulan tambahan anggaran Direkturat Jenderal Pajak tahun anggaran 2026 senilai […]
WA only