NEWS
-
Bos Pajak Ungkap Soal Target Digitalisasi & Coretax di Rapat DPR
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan penyempurnaan digitalisasi sistem perpajakan menjadi salah satu target Direktorat Jenderal Pajak. Adapun optimalisasi penggunaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax System menjadi fokus utama. “Optimalisasi dari penggunaan Coretax kita sistem inti administrasi perpajakan kita,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025). […]
-
Pedagang Online Resmi Dipungut PPh Pasal 22, ‘Berlaku’ Bertahap
Pemerintah resmi menerbitkan regulasi sebagai dasar penunjukan platform marketplace untuk memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 37/2025 yang diundangkan pada Senin (14/7/2025) bertepatan dengan Hari Pajak kemarin. Topik tersebut menjadi sorotan sejumlah media nasional pada hari ini, Selasa (15/7/2025). Secara umum, beleid tersebut mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan […]
-
Dirjen Pajak Minta Nambah Anggaran Jadi Rp 6,26 Triliun
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengusulkan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sebesar Rp 6,26 triliun di 2026. Jumlah itu bertambah Rp 1,79 triliun dibandingkan pagu awal Rp 4,47 triliun. “Pagu indikatif DJP tahun 2026 sebesar Rp 4.479.079.738.000. Usulan tambahan anggaran DJP tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.790.572.929.000. Total pagu DJP […]
-
Terungkap! Begini Cara DJP Kejar Pajak di Sosmed
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memanfaatkan sosial media (sosmed) sebagai instrumen pemantauan kepatuhan pajak masyarakat. Hal ini pun akan diperkuat pada 2026 sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat memaparkan optimalisasi penerimaan negara untuk tahun anggaran 2026 di DPR. “Penggalian potensi itu melalui data analytic maupun media sosial,” kata Anggito saat […]
-
Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani: Ada Penerimaan yang Diikhlaskan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah menyediakan berbagai skema insentif pajak untuk menarik investasi. Sri Mulyani mengatakan insentif pajak diperlukan untuk menarik minat investor agar menanamkan modal di Indonesia. Sebab tanpa insentif, lanjutnya, investor kemungkinan tidak akan tertarik untuk menanamkan modal pada sektor-sektor strategis. “Karena iklim investasi untuk hilirisasi atau sektor-sektor yang strategis, […]
WA only