NEWS
-
Tunggakan Pajak Rp 60 Triliun: DJP Perketat Penagihan Lewat Blokir Layanan Publik
Informasi penting bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini memiliki kewenangan lebih luas untuk membatasi hingga memblokir akses layanan publik bagi penunggak pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 tentang tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan serta pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka […]
-
Ini 6 Syarat Layanan Publik WP Bisa Dibuka Kembali oleh Ditjen Pajak
Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dapat dibuka kembali sepanjang memenuhi salah satu dari enam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PER-27/PJ/2025, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembukaan pembatasan atau pembukaan pemblokiran layanan tertentu kepada penyelenggara […]
-
Utang Pajak Rp100 Juta? Akses Publik Anda Kini Bisa Ditutup
Informasi penting untuk Anda yang memiliki tunggakan pajak. Penunggak pajak bisa diblokir dari layanan publik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang […]
-
Warganet Kaget Coretax Bisa Deteksi Promo Cashback sebagai Penghasilan Kena Pajak
Sejumlah warganet mengaku terkejut setelah sistem pelaporan pajak terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax, mendeteksi transaksi cashback dan promo dari bank maupun platform e-commerce sebagai penghasilan. Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan datang dari akun media sosial Threads milik pengguna bernama @i****ar. Dalam unggahannya, ia menceritakan pengalamannya saat hendak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui […]
-
Optimalkan Penagihan Pajak, DJP Kini Bisa Blokir Layanan Publik
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan PER-27/PJ/2025 yang mengatur pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (26/1/2026). Merujuk pada pasal 2 ayat (1), dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam […]
WA only