NEWS
-

DJP Tegaskan Restitusi Pajak Tak Bisa Asal Cair, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati serta melewati serangkaian tahap penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakanlangkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, tetapi memastikan restitusi pajak tepat sasaran […]
-

Pajak Digital Berlaku Mulai Hari Ini, Transfer-Remitansi Tak Kena PPN
Jakarta. Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai berlaku hari ini, Senin (9/11/2026). Namun, penerapan skema ini tidak berarti seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana dan remitansi melalui bank, otomatis dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Skema tersebut merupakan mekanisme […]
-

Pengadilan Pajak Beralih ke MA, Sengketa Diharapkan Lebih Cepat Tuntas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazaramendorong kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. “Pak menteri kami [Suahasil] sudah sangat paham dan justru mendorong kesiapan transisi supaya bisa tidak terlalu bermasalah, baik […]
-

Pacu Ekspor dan Ekonomi Lokal, DJBC Dampingi UMKM Tembus Pasar Global
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan pendampingan kepada pelaku usaha lokal yang berorientasi ekspor guna membantu produk dalam negeri menembus pasar internasional. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati mengatakan kegiatanpendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur danketentuan ekspor. “Informasi yang tepat diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kegiatan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, […]
-

Suami Tak Berpenghasilan, PTKP Karyawati Bisa Bertambah
Karyawati yang berstatus kawin pada dasarnya hanya memperoleh penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri. Namun, PTKP tersebut dapat bertambah apabila suaminya tidak memiliki penghasilan dan karyawati dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023. Pasal […]
WA only