NEWS
-
Ribuan Wajib Pajak Ajukan Angsuran PPh Pasal 25
Direktorat Jendral (Ditjen) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ribuan wajib pajak mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan, sebanyak 3.794 wajib pajak telah mengajukan permohonan angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2024. “Jumlah ini didominasi oleh wajb pajak dari sektor perdagangan […]
-
Aneka Cara Kemenkeu Genjot Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari cara untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini agar dapat mencapai target PNBP di APBN 2025 yang sebesar Rp 513,6 triliun. Pasalnya, sejak Februari lalu Kemenkeu kehilangan potensi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND) lantaran dividen badan usaha milik negara (BUMN) telah masuk ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. […]
-
Tak Cuma Kasus Korupsi, RUU Perampasan Aset Juga Menyasar Para Pengemplang Pajak
Kejaksaan Agung menyampaikan rencana penerapan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) bagi pelaku penghindaran pajak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna menjelaskan bahwa cakupan RUU ini kini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga meluas mencakup berbagai jenis […]
-
Bijak Melihat Pemutihan Pajak: Jangan Cuma Cara Instan Raup Penerimaan
Ada tren menarik yang terbaca oleh tim redaksi DDTCNews dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan database pemberitaan, terlihat bahwa topik-topik mengenai pemutihan pajak daerah atau keringanan pembayaran pajak daerah mulai menarik minat publik. Berbeda dengan tahun lalu, informasi mengenai jadwal pelaksanaan pemutihan pajak daerah, termasuk atas pajak kendaraan bermotor atau pajak bumi dan bangunan (PBB), kini […]
-
DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta. Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan […]
WA only