NEWS
-

Tunggak Pajak Daerah, Pemprov DKI Jakarta Blokir Ratusan RekeningWP
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memblokir rekening milik wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah. Sebanyak 217 rekening diblokir berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Gubernur (Pergub) 190/2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa. “Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan wajib […]
-

Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura
BOGOR. Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing dan mis-invoicing, terutama dalam aktivitas perdagangan lintas negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga penguatan pertukaran dan rekonsiliasi data perdagangan. Langkah ini ditujukan untuk […]
-

Kemenkeu Kaji Rencana Kenaikan PTKP, Pertimbangkan Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir mengatakan peningkatan PTKP memerlukan kajian yang matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan pajak dan masyarakat. “Perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Amir, dikutip pada Sabtu […]
-

DJP Segera Ungkap Realisasi PPh 22 Marketplace Akhir November
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan realisasi penerimaan PPh Pasal 22 yang dipungut penyedia marketplace baru dapat diumumkan pada akhir November 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan realisasi penerimaan akan diumumkan setelah proses pembayaran dan pelaporan pajak rampung. Dengan demikian, DJP akan memperoleh angka penerimaan yang lebih akurat. “Realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan di […]
-

Kemenperin: Insentif Pajak Kawasan Industri Masih Minim Dimanfaatkan
Kementerian Perindustrian menilai pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku usaha di kawasan industri masih perlu ditingkatkan. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy mengatakan terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni pemahaman wajib pajak terhadap fasilitas perpajakan, ketersediaan informasi, serta mekanisme pengajuan insentif. “Pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di […]
WA only