NEWS
-

DJP Layangkan 539.733 SP2DK, WP Diimbau Beri Tanggapan
Ditjen Pajak (DJP) telah melayangkan 539.733 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak sepanjang Januari hingga 27 Oktober 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan sebagian besar SP2DK diterbitkan untuk meminta penjelasan atau keterangan dari wajib pajak atas data yang diperoleh DJP dari berbagai sumber. “Sampai dengan […]
-

Bapenda Pekanbaru Himpun Rp1,04 Triliun, Realisasi PAD Tumbuh 9,3%
adan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau, menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,04 triliun hingga 23 Oktober 2026. Realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah tersebut mencapai 80 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Bapenda Pekanbaru terus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui […]
-

DJP Pantau 22.662 Wajib Pajak Grup Multinasional, Baru 25% yang Patuh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sekitar 25% perusahaan multinasional yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) telah mengimplementasikan regulasi perpajakan internasional itu. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan dari total 22.662 wajib pajak dalam 1.988 grup perusahaan yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global, sebanyak 5.757 […]
-

DJP Bakal Aktif Hubungi Wajib Pajak untuk Sosialisasikan Pengurangan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan aktif menghubungi wajib pajak untuk menyosialisasikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung dengan wajib pajak, pengusaha, dan asosiasi pengusaha hingga komunikasi oleh petugas pajak. “Kami mengundang wajib pajak, […]
-

Bos DJP Ingatkan Penghapusan Sanksi Pajak Tak Otomatis, Wajib Diajukan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan wajib pajak bahwa pengurangan dan penghapusan sanksi administratif tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan, sementara pokok pajak tetap wajib dilunasi. Penegasan itu disampaikan Bimo saat menutup acara sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun […]
WA only