NEWS
-
Ditjen Pajak hapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang menghapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Jumat, menjelaskan penghapusan sanksi itu mencakup keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akibat perubahan sistem. […]
-
Dividen BUMN Mengalir ke Danantara, Setoran PNBP Ikut Tergerus?
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan tetap aman meski pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Suahasil mengatakan PNBP tidak hanya bersumber dari setoran dividen oleh BUMN. Menurutnya, kinerja PNBP justru lebih bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. “PNBP itu dari aktivitas ekonomi, bisa berupa dia […]
-
Kabar Baik! Ditjen Pajak Bebaskan Sanksi Keterlambatan Pajak Akibat Coretax
Kabar baik untuk para wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama masa transisi implementasi sistem Coretax. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 yang ditetapkan pada 27 Februari 2025. Keputusan […]
-
Biar Fokus Puasa, DJP Sarankan WP segera Lapor SPT Tahunan 2024
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024. Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan DJP Tirta mengatakan batas akhir penyampaian SPT Tahunan orang pribadi akan jatuh pada 31 Maret 2025, atau bertepatan dengan Lebaran. Menurutnya, wajib pajak akan dapat lebih fokus melaksanakan ibadah puasa apabila telah menyampaikan SPT Tahunan awal. “Kalau […]
-
Badan Penerimaan Negara Kembali Mencuat di Tengah Masalah Coretax Pajak, Hashim: Prabowo Ambisius
Presiden Prabowo Subianto kembali meneruskan rencana menghadikan Badan Penerimaan Negara. Lembaga yang berperan mensubstitusi kewenangan Kementerian Keuangan untuk mengurus penerimaan negara yang saat ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Badan Penerimaan Negara adalah salah satu janji masa kampanye Pilpres 2024. Lembaga ini sempat redup pembahasannya usai Sri Mulyani Indrawati kembali […]
WA only