NEWS
-
Legislator: BUMN berkontribusi ke penerimaan negara dari pajak-deviden
Komisi I DPRD Situbondo, Jawa Timur, menyatakan BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari berbagai pajak dan pembagian laba perusahaan (deviden) sehingga wacana BUMN agar diubah menjadi koperasi tidak masuk akal. “Tentunya usulan mengubah BUMN menjadi koperasi tidak masuk akal. Undang-undang koperasi sudah jelas bahwa dari anggota untuk anggota, yang artinya dari sisa hasil […]
-
Pindah KPP Terdaftar, Ajukan ke Kantor Pajak Lama atau Baru?
Kring Pajak menjelaskan kepada wajib pajak terkait dengan tata cara mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, baik ke kantor pelayanan pajak (KPP) lama maupun ke KPP baru. Kring Pajak menyatakan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan dapat mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak. Adapun formulir tersebut dapat diunduh wajib pajak di https://pajak.go.id/id/formulir-page. “Wajib pajak […]
-
Pemerintah Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Rokok Jadi 90 Hari, Ini Kata Pengamat
Pemerintah kembali memberikan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya 2 bulan. Tujuan pemberian insentif ini untuk membantu arus kas perusahaan-perusahaan sejalan dengan adanya penyesuaian tarif cukai tahun ini. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan, kembali diberikannya relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari ini tepat dilakukan pemerintah jika […]
-
Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Jadi Sorotan Lembaga Pemeringkat Utang
Kementerian Keuangan menyatakan rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat utang (credit rating agency) dalam menerbitkan peringkat utang Indonesia. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan peringkat utang tersebut erat berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap obligasi yang diterbitkan pemerintah. Untuk itu, pengelolaan APBN termasuk tax ratio perlu […]
-
Anggaran Bansos Nyaris Rp500 T di 2024, Sri Mulyani Buka Suara
Jakarta, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun. […]
WA only