NEWS
-
Rumah Kos Tak Kena Pajak Daerah, Pengusaha Hotel Melati Protes
Pelaku usaha hotel kelas melati di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat khawatir usahanya makin kesulitan bersaing lantaran jasa rumah kos tidak lagi menjadi objek pajak daerah seiring dengan berlakunya UU HKPD. Politisi Demokrat I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengatakan kebijakan itu tidak adil bagi pemilik hotel kelas melati. Sebab, pemilik hotel kelas melati harus […]
-
Ganjar: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bukan Pemerasan!
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan di depan pengusaha, bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bukanlah sebuah pemerasan. Di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak menjadi jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. “Betul Pak, sebenarnya sudah […]
-
Penerimaan Pajak Jateng I lampaui target, tembus Rp36 triliun
Semarang. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I berhasil melampaui target penerimaan pajak tahun 2023. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan tahun 2022 yang penerimaan pajaknya mencapai 111,73% dari target. Kanwil DJP Jawa Tengah I mencatat capaian penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp36,084 triliun atau sebesar 102,50% dari target yang ditetapkan sesuai Perpres No. 75 Tahun 2023 […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Aplikasi Baru Buat Isi SPT, Rilis Bulan Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera merilis aplikasi baru berbasis web untuk mempermudah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak pada Januari 2024. Aplikasi berbasis web itu akan dihadirkan untuk menggantikan sistem pelaporan SPT yang dihentikan pada Mei 2021, yakni e-SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau Pasal 26. “Aplikasi baru berbasis web […]
-
Simak, Pengumuman Soal Laporan Tahunan Konsultan Pajak 2023 dari PPPK
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mengimbau konsultan pajak untuk segera menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak tahun takwim 2023 secara elektronik. Dalam Pengumuman Nomor PENG-1/PPPK/2024, PPPK mengatakan sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, laporan tahunan disampaikan secara elektronik paling lambat pada 30 April 2024. “Dengan demikian, PPPK tidak lagi menerima berkas […]
WA only