NEWS
-
Industri Minta Pajak Kripto Dihapus, Ini Alasannya
CEO platform perdagangan kripto INDODAX, Oscar Darmawan, mengatakan penerapan regulasi pajak kripto di Indonesia masih memiliki cukup banyak tantangan, terutama terkait pajak transaksi luar negeri dan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menjelaskan aset kripto pertama kali dikenakan pajak pada 2017 lalu setelah dinyatakan sebagai komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Di mana […]
-
Catat! Pemda Pastikan Tak Ada Kenaikan NJOP pada Tahun Ini
Pemkab Cilacap memutuskan untuk tidak menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun ini. Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti, tidak ada objek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditingkatkan NJOP-nya pada tahun ini. Namun, NJOP bisa saja naik ataupun turun bila terdapat perubahan data atas objek pajak. “Misal, ada penggabungan atau pemecahan, […]
-
Lebih 100.000 Surat Tagihan PBB Mulai Disebar Lewat Ketua RT
Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru memulai pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2025. Kepala BPPRD Kota Banjarbaru Kemas Akhmad Rudi Indrajaya mengatakan ada lebih dari 100.000 lembar SPPT yang didistribusikan guna menagih PBB tahun pajak 2025. “SPPT ini kita bagikan melalui 20 kelurahan di […]
-
Indodax: Implementasi pajak kripto masih hadapi tantangan
CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan meski regulasi pajak kripto sudah berjalan sejak 2022, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pajak transaksi luar negeri dan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dikatakannya, kripto pertama kali dikenai pajak pada 2017 setelah dinyatakan sebagai komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Pada periode 2017-2022, ujarnya melalui keterangannya […]