NEWS
-
59,5 Juta NIK Sudah Dipadankan Jadi NPWP, Dirjen Pajak: Hampir Selesai!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah terdapat 59,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini. Jumlah tersebut terdiri atas 55,7 juta NIK yang dipadankan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan 3,7 juta NIK yang dipadankan mandiri oleh wajib pajak. “Kami targetkan 72,17 juta […]
-
Ditjen Pajak Bakal Optimalkan Pengawasan untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini agar mencapai target dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023 yakni sebesar Rp 1.818,2 triliun. Ditjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan, setidaknya Ditjen Pajak akan melakukan pengawasan dalam 3 hal. Di antaranya, pertama mengoptimalkan pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. “Kami masih memiliki pembayaran PPh masa […]
-
Otoritas Ini Perluas Produk Sanitasi Perempuan yang Bebas PPN
Pemerintah Inggris mengumumkan perluasan produk sanitasi perempuan yang memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Penghapusan produk sanitasi dari pungutan PPN menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Insentif ini pertama kali diberikan pada 1 Januari 2021. “Perluasan produk sanitasi wanita yang bebas PPN, termasuk celana menstruasi, akan mulai berlaku pada 1 Januari […]
-
Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Sepi Peminat
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan masih […]
-
Tarif Pajak Parkir Jakarta Maksimal 25% dalam RUU DKJ, Pengusaha: Bebani Masyarakat
JAKARTA. Pemerintah akan mengatur beberapa tarif pajak daerah apabila status Jakarta berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), misalnya saja untuk tarif pajak parkir dan pajak hiburan. Hal tersebut telah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ yang masih bersifat draft. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Dia Dewi melihat, rencana perubahan sejumlah tarif layanan […]