NEWS
-
Pemerintah Pungut Pajak Digital Rp 16,2 Triliun sampai November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar sebesar Rp 16,24 triliun per 30 November 2023. Dana tersebut dikumpulkan dari 151 pelaku usaha yang ditunjuk jadi pemungut pajak PPN PMSE. “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,9 triliun setoran tahun […]
-
Per November 2023, Sri Mulyani Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,24 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimpun pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 16,24 triliun dari 151 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik per 30 November 2023. Saat ini, pemerintah telah menunjuk 163 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik menjadi pemungut pajak pertambahan nilai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi […]
-
Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) mencatat produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 2022 turun 85,9% dari produksi 2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan produksi SP2DK tersebut memang tidak sebanyak tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu terjadi karena otoritas memprioritaskan penerbitan SP2DK yang berpotensi tinggi untuk dicairkan. “Penurunan itu disebabkan oleh […]
-
Insentif Pajak Bisa Bikin Milenial Mudah Beli Rumah?
Konsultan properti internasional Cushman & Wakefield menyebut Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membantu meningkatkan permintaan perumahan tapak pada 2024. “Jadi insentif PPN DTP dapat membantu peningkatan terhadap permintaan kumulatif perumahan di sepanjang tahun 2024,” ujar Director of Strategic Consulting of Cushman & Wakefield Arief Rahardjo di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dia menjelaskan permintaan […]
-
Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpandangan pengelolaan penerimaan negara perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan tax ratio Indonesia. Saat ini, tax ratio Indonesia kurang lebih masih sebesar 10%, jauh di bawah rata-rata tax ratio negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencapai 34,1%. Anies mengatakan untuk meningkatkan tax ratio, pertama-tama Indonesia […]
WA only