NEWS
-
Cara Lapor SPT Tahunan dan Batas Waktunya, Tak Pakai Coretax
Setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam situs resmi DJP, dijelaskan SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau […]
-
Pemkot Jayapura ingatkan ASN segera melaporkan SPT Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Papua, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Tahun 2024 sebagai wujud kepatuhan wajib pajak. Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai di Jayapura, Rabu, mengatakan batas pelaporan SPT hingga akhir Maret 2025 namun pihaknya mengimbau […]
-
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar, Pengusaha Sayur Didatangi Petugas Pajak
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Mataram Barat melakukan verifikasi lapangan guna menindaklanjuti permohonan salah satu wajib pajak perihal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PKP pada 5 Februari 2025. Dalam kegiatan verifikasi lapangan tersebut, KPP menugaskan tim yang beranggotakan Made Ricky Gusnadi dan Arya Mebinda Pratama Donia. Adapun verifikasi ini dilakukan untuk memastikan validitas alamat yang diberikan […]
-
Coretax Masih Bermasalah, Ikatan Wajib Pajak Surati Prabowo
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu imbas permasalahan Coretax yang masih berlangsung. Melalui surat dengan nomor 011/IWPI-SP/II/2025, IWPI menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih adanyaa berbagai malfungsi dalam sistem Coretax tersebut. Padahal, sistem Coretax yang telah diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini telah menelan biaya […]
-
Demi Keadilan dan Kewajaran, Menkeu Ini Pungut Pajak Dividen
Perdana Menteri Malaysia yang juga menjabat sebagai menteri keuangan Anwar Ibrahim menilai pengenaan pajak atas dividen sebesar 2% tidak akan efektif meningkatkan penerimaan negara pada tahun ini. Anwar mengatakan pajak dividen hanya akan dikenakan kepada pemegang saham perorangan yang dividen tahunan melebihi RM100.000 atau sekitar Rp366 juta. Dengan demikian, jenis pajak ini hanya akan menyasar […]
WA only