NEWS

  • Ada Insentif Pajak, Menteri Investasi Ajak Pengusaha Lakukan Litbang

    Ada Insentif Pajak, Menteri Investasi Ajak Pengusaha Lakukan Litbang

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Rosan mengatakan pengusaha dapat melakukan kegiatan litbang yang diperlukan untuk kepentingan usahanya. Atas pengeluarannya untuk litbang, pengusaha dapat mengeklaim pengurangan penghasilan bruto hingga 300%. “Pemerintah mendorong banyak perusahaan untuk melakukan kegiatan litbang di […]

  • Permasalahan Coretax Berpotensi Ganggu Penerimaan PPN

    Permasalahan Coretax Berpotensi Ganggu Penerimaan PPN

    Implementasi sistem Coretax  masih menuai kendala, terutama dalam penerbitan faktur pajak. Hal ini berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dari sektor perpajakan. Christine Tjen, Koordinator Tax Education and Research Centre (TERC) FEB UI, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang mengalami […]

  • Transaksi Kripto Tembus Rp 650 Triliun sepanjang Tahun Lalu

    Transaksi Kripto Tembus Rp 650 Triliun sepanjang Tahun Lalu

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan total transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 650 triliun per Desember 2024. Dari jumlah itu, ada aset kripto senilai Rp 2 triliun yang ditransaksikan setiap hari.  “Rp 2 triliunan per harinya dilakukan transaksi,” kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto […]

  • Perjelas PMK Pajak Minimum Global,DJP Akan Siapkan Aturan Turunan

    Perjelas PMK Pajak Minimum Global,DJP Akan Siapkan Aturan Turunan

    Ditjen Pajak DJP akan menyiapkan aturan turunan untuk memberikan penjelasan atas ketentuan pajak minimum global atau global anti base erosion GloBE rules dalam PMK 136/2024. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan penjelasan atas PMK 136/2024 diperlukan mengingat PMK dimaksud memuat banyak terminologi baru yang tergolong kompleks dan […]

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp 8,99 Triliun pada 2025

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp 8,99 Triliun pada 2025

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun 2025 dari pagu sebesar Rp 53,19 triliun. Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu setelah dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp 44,20 triliun. “Jadi kami tutup pimpinan dan para anggota Komisi XI yang kami hormati, mohon untuk mendapatkan persetujuan bagi kami untuk efisiensi Kemenkeu sebesar Rp 8,99 […]

WhatsApp WA only