NEWS
-
Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,9 Triliun, DPR Beri Catatan Ini
Komisi XI DPR RI telah menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 8,99 triliun. Dengan begitu, pada tahun 2025 ini hanya tersisa Rp 44,20 triliun, dari pagu sebelumnya sebesar Rp 53,19 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh […]
-
Syarat Karyawan Bisa Bebas Bayar Pajak Tahun Ini, Simak di Sini!
Jakarta. Mulai Januari 2025, karyawan di sektor alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk kulit akan menerima insentif pajak. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari usaha untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan […]
-
Mobil Listrik Dapat Insentif Pajak Lagi Tahun Ini, DJP Bilang Begini
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemberian insentif pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. DJP menjelaskan insentif pajak kendaraan listrik dan hybrid diatur dalam PMK 12/2025. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil listrik dan PPnBM DTP untuk mobil hybrid. “Insentif ini merupakan salah satu manfaat dari […]
-
Anggota DPR Desak Kemenkeu Turunkan PPN Tiket Pesawat: Harga Bisa Turun 30%
Presiden Prabowo Subianto meminta harga tiket pesawat diturunkan secara maksimal. Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat. “Nah, ada komponen lain yang memungkinkan (untuk diturunkan), dan ini peranannya dari Kemenkeu. Yaitu Kemenkeu menurunkan PPN. Jadi PPN tiket domestik (diturunkan), kalau tiket luar […]
-
Coretax Terus Bermasalah, Dirjen Pajak Bisa Kena Sanksi?
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berpeluang mendapatkan sanksi apabila aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan terus bermasalah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menjelaskan peluang tersebut tercantum dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 54 UU Pelayanan Publik dijelaskan kegagalan penyelenggaraan layanan publik seperti […]
WA only