NEWS
-
Reformasi Desentralisasi Fiskal Tak Bisa Kilat, Kemenkeu Ungkap Ini
JAKARTA, Kementerian Keuangan menyebut dibutuhkan waktu panjang untuk mereformasi pada desentralisasi fiskal. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan peta kapasitas fiskal daerah saat ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat beragam, bahkan dominan sedang dan rendah. Melalui UU 1/2022 tentang HKPD, pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk mendorong kapasitas fiskal daerah meski membutuhkan waktu […]
-
Pajak Daerah Kotabaru capai 81,09 persen pada triwulan ke III
Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan Pajak Daerah terus digenjot, hal ini terlihat hingga akhir triwulan III tahun 2023 capaian yang bersumber dari Pajak Daerah sudah mencapai 81,09 persen Hasil capaian tersebut di sampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai usai mengevaluasi laporan kinerja di penghujung purna tugas. “Hasil capaian Pajak Daerah di […]
-
Menkeu: Perbaikan Administrasi Sistem Perpajakan akan Tingkatkan Penerimaan Daerah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai upaya pengumpulan penerimaan pajak di daerah belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terkait administrasi perpajakan menjadi lebih modern dan efisien. Langkah tersebut diyakini membantu peningkatan rasio pemungutan pajak di daerah tanpa meningkatkan beban wajib pajak. Saat ini tingkat pungutan pajak (collection rate) daerah dan retribusi daerah baru mencapai 60%. […]
-
Kejar Setoran Pajak di Bangka, Pemkab Hapus Denda Administrasi
BANGKA, Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menghapus denda administrasi piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Oktober 2023. Penghapusan denda diharapkan bisa mendongkrak animo masyarakat untuk segera menyetorkan kewajiban pajak mereka. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah Bangka, Adi Muslih mengatakan, penghapusan denda tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka No 30 […]
-
Ingat! CV yang Pakai Tarif Final Sejak 2018, Angsur PPh 25 Mulai 2023
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak badan terkait dengan ketentuan pemanfaatan PPh final UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 sebagaimana telah diperbarui melalui PP 55/2022. Sesuai beleid di atas, wajib pajak badan berbentuk CV memiliki jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23/2018 selama 4 tahun. Jika CV terdaftar […]
WA only