NEWS
-
Periksa Pajak karena Motif Politis, Begini Tanggapan Stafsus Sri Mulyani
JAKARTA. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo buka suara soal tudingan Bacapres Anies Baswedan terkait pemeriksaan pajak karena motif politis. “Pak @aniesbaswedan, terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis, kami sampaikan tanggapan,” ujar Yustinus melalui akun […]
-
Kemenkeu himpun pajak Rp1.246,97 triliun hingga Agustus
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.246,97 triliun hingga Agustus 2023, atau setara dengan 72,58 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun. “Kami telah mengumpulkan pajak Rp1.246,97 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di […]
-
Bursa Karbon Diluncurkan Pekan Depan, Kepala BKF: Pajak Karbon Belum Diperlukan
Jakarta. Pemerintah bakal meluncurkan bursa karbon paa 26 September mendatang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pajak karbon saat ini belum diperlukan. “Kami harapkan nanti pasar karbon jalan dulu. Jadi, kalau pasar karbon tidak membutuhkan pajak karbon, tidak perlu ada pajak karbon,” kata Febrio ketika ditemui media di sela acara 9th Indonesia Internationa […]
-
Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memastikan besar pajak pertambahan nilai (PPN) tetap 11 persen pada 2024. Hal itu dinyatakan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo ketika merespons pertanyaan soal rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. Wahyu menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen termaktub dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Beleid itu menyatakan kenaikan besar […]
-
Bangka maksimalkan pengawasan wajib pajak
Sungailiat. Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memaksimalkan pengawasan dan penagihan wajib pajak guna efektivitas dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Bupati Bangka, Syahbudin dalam keterangan, Rabu, mengatakan Tim OPAD ini dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/BPPKAD/2023, memaksimalkan pengawasan di lapangan dan penagihan kepada wajib […]