NEWS
-
PMK 66/2023 dinilai dapat beri kepastian hukum bagi perusahaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66 Tahun 2023 dinilai dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi dapat pula berdampak negatif bagi perusahaan. PMK 66 Tahun 2023 mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. “Peraturan baru ini jika tak segera disadari, […]
-
Raperda Pajak Daerah Disepakati, DPRD Ini Harap PAD Meningkat
DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemkab Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap Raperda PDRD yang telah disepakati dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Dengan meningkatnya pendapatan, tentu harapannya kita bisa lebih banyak mengakomodasi kebutuhan pembangunan kita di seluruh […]
-
WNA Berkeahlian Khusus Bisa Dapat Golden Visa dan Insentif Pajak
Orang asing berkeahlian khusus memiliki kesempatan untuk memperoleh golden visa di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 22/2023. Untuk memperoleh golden visa, orang asing berkeahlian khusus atau penjaminnya harus mengajukan permohonan melalui aplikasi kepada Ditjen Imigrasi. Penjamin bagi orang asing berkeahlian khusus dimaksud harus pemerintah pusat. “Permohonan visa tinggal terbatas bagi orang asing […]
-
Bisa Ganti Faktur Pajak, Sepanjang SPT Masa PPN Belum Diperiksa
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pembuatan faktur pajak pengganti tetap dapat dilakukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PER-03/PJ/2022, pembuatan faktur pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. “Jadi, sepanjang SPT Masa PPN yang […]
-
Penilai Kumpulkan Data, Ini Sederet Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 turut mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dalam hal penilai melakukan penilaian dan mengumpulkan data objek dan data pendukung dari wajib pajak. Ketika tim penilai mengumpulkan data objek dan pendukung, wajib pajak ataupun kuasanya berhak meminta tim penilai untuk memperlihatkan surat perintah penilaian. “Surat perintah penilaian adalah surat perintah untuk […]