NEWS
-
Berapa Total Setoran Pajak dari 5.443 Crazy Rich Indonesia?
Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi […]
-
Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Capai Rp1.109 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8 persen secara tahunan. Menkeu mengungkapkan kinerja penerimaan dari pajak hingga akhir […]
-
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Terus Melambat, Berikut Faktor Penyebabnya
Kinerja penerimaan pajak memang masih dalam tren positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus menurun dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Bila menilik data historis dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian, pada Februari 2023 pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 40,4% secara tahunan. Sedangkan Maret 2023 penerimaan pajak tumbuh […]
-
DJP: Ada 5.443 WP Orang Pribadi Kena Tarif PPh Tertinggi 35 Persen
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh orang pribadi dengan tarif tertinggi sebesar 35%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut telah memberikan kontribusi cukup besar sekitar 33% dari total setoran PPh orang pribadi pada tahun lalu senilai Rp10,6 triliun. “Kalau mungkin boleh disampaikan […]
-
Ketentuan Pajak Aset Kripto di Indonesia Sudah Sesuai Masukan OECD
Ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur dalam PMK 68/2022 dipandang sudah sesuai dengan masukan OECD. Manager of DDTC Consulting Riyhan Juli Asyir mengatakan prinsip kesederhanaan yang dianut PMK 68/2022 sudah selaras dengan pandangan OECD. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan OECD terkait dengan pajak cryptocurrency […]
WA only