NEWS
-
Cara Lapor SPT Tahunan 2024 via DJP Online, Catat Batas Waktunya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 masih dilakukan melalui sistem lama, https://pajak.go.id. Adapun batas waktu lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi dilakukan maksimal 31 Maret 2025, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2025. Meskipun sistem layanan perpajakan terbaru, Coretax, telah dirilis per 1 […]
-
Penghapusan NPWP 2025 Lewat Coretax, Begini Caranya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang perlu menonaktifkan atau menghapus NPWP, seperti sudah tidak memiliki penghasilan, pensiun, atau meninggal dunia. Kabar baiknya, kini penghapusan NPWP bisa dilakukan secara online. Dengan demikian, wajib pajak memiliki keleluasaan lebih dalam mengurus […]
-
Pernyataan Lengkap Komisi XI DPR Agar Penggunaan Penuh Coretax Ditunda
Komisi XI DPR meminta anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi sistem inti perpajakan atau Coretax secara penuh. Permintaan penundaan coretax usai masih ditemukan banyak permasalahan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo […]
-
Coretax Bermasalah, Ditjen Pajak Sepakat Jalankan Dua Sistem
Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk membuka kembali sistem perpajakan yang lama usai pengimplementasian Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan terus bermasalah. Keputusan tersebut dicapai usai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan jajarannya melakukan rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025). Dalam pembahasan […]
-
DPR dan Ditjen Pajak Sepakati Gunakan 2 Sistem Perpajakan: Coretax dan Sistem Lama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah sepakat untuk menggunakan dua sistem perpajakan, yaitu Coretax dan sistem perpajakan yang lama. Kesepakatan ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang kerap muncul dalam implementasi Coretax. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai […]
WA only