NEWS
-
Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP
WAJIB pajak orang pribadi yang berpindah tempat tinggal dapat mengajukan perubahan alamat secara langsung ke kantor pajak. Cara mengubah alamat bergantung apakah alamat yang baru berada pada wilayah kerja kantor pelayanan pajak (KPP) yang sama atau berbeda. Saat ini, perubahan data alamat sudah bisa dilakukan melalui Coretax DJP. Dengan fitur tersebut, wajib pajak tidak perlu […]
-
DJP Tegaskan Penerbitan Surat Teguran di Coretax Dilakukan Secara Otomatis
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penerbitan Surat Teguran terhadap wajib pajak dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Coretax DJP. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, yang menekankan bahwa proses tersebut berbasis data administrasi perpajakan yang dimiliki DJP. “Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan surat teguran […]
-
Sudah Dipotong Pajak, ESDM Keruk Investasi Rp 516,8 Triliun di 2024
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengemukakan, total investasi yang diraup sektor ESDM sepanjang 2024 sebesar USD 32,3 miliar, atau setara Rp 516,8 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar AS). “Realisasi di sektor ESDM pada 2024 sebesar USD 32,3 miliar. Ini sama dengan kurang lebih kalau dirupiahkan hampir Rp 516,8 triliun. Bukan […]
-
Satu Bulan Meluncur, Megaproyek Coretax Masih Banjir Keluhan
Sudah satu bulan megaproyek pajak yakni Coretax diluncurkan. Namun, alih-alih mendapat pujian, sistem ini justru menuai banyak keluhan dari para Wajib Pajak. Sejumlah pengguna mengeluhkan error yang terus terjadi, koneksi yang tidak stabil, hingga sulitnya mengunggah dokumen ke dalam sistem. Keluhan ini ramai disuarakan di media sosial, terutama di platform X. Seorang pengguna dengan akun […]
-
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Pedoman tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan PMK […]
WA only